Image of Persepsi Masyarakat tentang Kabijakan Pengurangan Risiko Dampak Covid-19 bagi Penerima Manfaat Bantuan Sosial

Text

Persepsi Masyarakat tentang Kabijakan Pengurangan Risiko Dampak Covid-19 bagi Penerima Manfaat Bantuan Sosial



Penelitian ini bertujuan mengungkap kondisi persepsi masyarakat tentang kebijakan pemerintah untuk mengurangi risiko dampak Covid-19 bagi keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Data persepsi masyarakat dikumpulkan dengan mengirimkan angket menggunakan Google Form melalui aplikasi WhatsApp. Sumber data (responden) penelitian ini adalah warga masyarakat umum yang tidak dibatasi wilayah geografis (area) dan stratifikasi (cluster) sosial tertentu. Masyarakat yang secara insidentil menemukan angket berupa google form yang terkirim melalui aplikasi WhatsApp dapat mengisinya secara sukarela. Jumlah sumber data penelitian tidak dibatasi kecuali waktu pengumpulan data ditentukan selama 10 hari, yakni mulai dari tanggal 14 hingga 24 April 2020. Penelitian ini melibatkan 3.195 orang responden yang bermukim (paling tidak) di 33 wilayah propinsi; 218 Kabupaten/Kota; berusia antara 17-97 tahun; mayoritas berjenis kelamin perempuan; ibu rumah tangga; berpendidikan Strata 1; dan separuh diantaranya adalah penerima manfaat bantuan sosial melalui PKH dan BPNT atau Kartu Sembako. Kebijakan Pemerintah untuk mengurangi risiko dampak wabah Covid-19, baik untuk KPM PKH maupun KPM BPNT atau Kartu Sembako dipersepsi sebagai penambahan jumlah penerima bantuan, dan percepatan jadwal penyaluran bantuan. Responden penelitian ini tidak mampu memahami esensi dari berbagai bantuan tersebut sebagai akibat dari keterbatasan sosialisasi edukasi perihal bantuan yang menyertai penyalurannya. Responden memperoleh informasi dari media sosial melalui internet, televisi, dan lingkungan yang sifatnya sangat umum, tidak spesifik, dan tidak substansial. Responden menganggap perlu penguatan melalui penyuluhan, bimbingan dan pendampingan yang terarah agar memahami kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi risiko dampak Covid-19. Setelah wabah covid-19 berakhir, responden menganggap kebijakan ini perlu dilanjutkan sebagai cerminan konsistensi kehadiran pemerintah dalam mengantarkan masyarakat terbebas dari lingkungan kemiskinan. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi risiko dampak wabah Covid-19 memerlukan berbagai penguatan agar warga masyarakat paling terdampak wabah Covid-19 mampu memberikan respon lebih maksimal sesuai tujuan kebijakan. Direkomendasikan, agar penguatan kebijakan pemerintah dilakukan dengan meningkatkan kinerja program terkait dengan ketepatan sasaran, jumlah, harga, kualitas, waktu, dan administrasi. Perlu penguatan koordinasi, sosialisasi dan edukasi antara pelaksana program, baik tim pengendali, tim koordinasi, perangkat desa, penyalur, Himbara, pendamping, mampun KPM bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi program. Perlu penguatan penyuluhan dan bimbingan sosial sebagai tahapan kegiatan utama dan penting dalam setiap implementasi berbagai program Kementerian Sosial RI.


Availability

2021HD003362. 50724 PER c.1Perpustakaan BBPPKS Yogyakarta (14)Available
2021HD004362. 50724 PER c.2Perpustakaan BBPPKS Yogyakarta (14)Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
362. 50724 PER c.
Publisher B2P3KS Press : Yogyakarta.,
Collation
viii, 32 hlm.; ilus : 24 cm.
Language
ISBN/ISSN
978-979-698-479-4
Classification
362. 50724
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available




Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this